Pemerintah yang diberi kepercayaan meneruskan cita-cita luhur founding fathers menyejahterakan rakyatnya, tak bergerak dengan cepat. Tampak umumnya dari mereka terbelenggu oleh kepentingan sesaat demi keuntungan pribadi, kelompok dan golongannya.
Tujuan utama para pejuang dulu teramat jelas, membentuk Indonesia sebagai negara yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Meredeka dari kemiskinan, kebodohan, merdeka dari intervensi asing dan yang lebih utama merdeka dari kelompok-kelompok opurtunis yang membungkus dirinya dengan jargon "demi kepentingan rakyat".
Memasuki usianya yang sudah tak muda lagi, negara sepertinya tak berdaya menghadapi kelompok-kelompok borjuis yang mengeruk kekayaan alam negeri ini. Belum lagi dengan bendera "aspirasi" dengan seenak udelnya mereka mengacak-acak tata kelola bangsa ini dan kita belum merdeka dari itu semua.
Di usianya yang tua ini, Indonesia sepertinya sudah menjauh dari cita-cita mulia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini semakin lemah dan mengkhawatirkan. Setiap hari kita disuguhi menurunnya kualitas kehidupan rakyat ini.
Di hadapan publik, pemerintah dengan bangga merilis angka-angka yang fantastis dan menggembirakan dalam kacamata ekonomi makro. Rilis angka itu entah ditujukan kepada siapa. Faktanya, rakyat semakin sengsara, setiap hari ada saja anak bangsa yang teriak kelaparan.
Itu semua karena daya beli yang sangat rendah akibat dari ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan harga dan mengemplang tengkulak-tengkulak yang memainkan harga. Miris hati ini kita disuguhi fakta ada anak bangsa melakukan perbuatan keji, bunuh diri massal sekeluarga, akibat tekanan ekonomi. Entah berapa banyak lagi seorang ibu yang mengajak bunuh diri anggota keluarganya. Semua lini hidup ini semakin mahal.
Di bidang pertahanan, negara seperti tak punya nyali menghadapi ulah negara tetangga. Laut Indonesia yang seharusnya memberikan limpahan rejeki bagi nelayan kita, habis terjarah oleh kapal-kapal asing. Belum lagi persoalan perbatasan, apakah kasus Sipadan-Ligitan akan terulang lagi di masa depan?
Jangankan menindak hal tersebut, negara juga tak mampu menindak kelompok-kelompok yang selalu berbuat anarkis dengan mengusung bendera agama. Hak kebebasan menganut agama dan kepercayaan yang dilindungi UUD 1945 nampaknya hanya sebatas wacana. Parahnya, laskar-laskar anarkis itu diberi ruang gerak bebas melakukan aksinya.
Masih terlalu jauh rakyat negeri ini akan mengalami hidup sejahtera di rumah sendiri. Apabila pemerintah tidak mau dianggap gagal mengelola bangsa ini, momentum 17 Agustus ini hendaknya dijadikan pijakan awal memperbaiki arah kebijakannya. Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu memberantas korupsi dari semua sudut tanpa harus takut dengan siapa pun. Singkirkan poltik dagang sapi!
Selain itu, berikan kepastian hukum kepada siapa saja tanpa harus takut dengan tekanan politik. Arah pembangunan ekonomi hendaknya lebih ditujukan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kaum kapitalis. Jangan sampai di hari kemerdekaan tahun depan nanti, rakyat menjadi lebih apatis dari saat ini. Semoga.
via kabarindonesia
0 komentar:
Posting Komentar